CaWali Kota Surakarta, Golkar Lirik Putra Presiden

KabarViral - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Surakarta menyebut bahwa kehadiran Putra Sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming dengan menjadi Calon Walikota Surakarta dapat dipertimbangkan sebagai wajah baru di kota Solo.

Hal tersebut dikatakan oleh Politisi Golkar HM Iqbal Wibisono saat mendengar kabar bahwa putra Jokowi tersebut bakal meramaikan bursa pencalonan walikota Solo.

" Walau Partai Golkar di DPRD Kota Surakarta tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon, ada peluang untuk berkoalisi dengan partai lain," kata Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. yang juga Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis pagi

Namun sebelumnya, pada (23/9), Gibran mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Surakarta untuk menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan.

Gibran mendaftar menjadi kader PDI Perjuangan sebagai syarat untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta pada Pilkada Serentak 2020.

Jika melihat dari jejak politik di Solo, lanjut Iqbal, hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota mendatang

Menurutnya Partai pemenang pemilu tersebut memiliki kekuatan, itu terlihat dari jumlah  kursi DPR Surakarta yang disabet, yakni melebihi 9 kursi dari minimal persayaratan untuk bisa mengusung pasangan calon walikota/ wakil walikota setempat, atau dengan kata lain meraih 30 kursi DPR.

"Mas Gibran bisa dimunculkan menjadi bakal calon wali kota sebagai jawaban masyarakat Kota Surakarta. Hal ini mengingat Solo butuh pemimpin masa depan yang ideal dan visi keindonesiaan," kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ia menegaskan bahwa masa depan bangsa ini membutuhkan tokoh muda yang punya visi ideologis akan masa depan, kreatif, dan profesional. Gibran dinilainya punya itu semua.

Iqbal pun lantas menekankan, "Tidak ada salahnya Partai Golkar Kota Surakarta mempertimbangkannya agar tokoh muda seperti Gibran maju sebagai calon wali kota meski Partai Golkar harus berkoalisai dengan partai-partai lain."

Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada Surakarta, Terkena Pinalti ?

Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka harus mengurungkan niatnya untuk maju dalam Pilkada Surakarta pada tahun 2020 mendatang. 

Hal ini terlihat pada berkas sebendel formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota ke Sekretariat DPP PDIP di Jakarta, Senin (23/9).

Dalam bendel tersebut hanya terdapat sepasang bakal calon yang diserahkan, milik Purnomo-Teguh.

Tidak ada nama Gibran Rakhabuming dalam berkas yang dibawa Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo.

"Dari DPC sudah kami tutup. Tidak ada lagi yang bisa mendaftar. Apalagi Pak Purnomo dan Pak Teguh ini rekomendasi resmi dari lima PAC (Pimpinan Anak Cabang)," kata Rudy seperti yang dikutip melalui laman tribunnews.com.

Penjelasan Rudy sekaligus menegaskan pihaknya tidak menerima pendaftaran selain dari rekomendasi PAC, termasuk nama Gibran Rakhabuming.

Baca: Ini Kata Eva Sundari dan Faozan Amar Soal Gibran

Dia mengimbuhkan Gibran tidak bisa mendaftarkan diri melalui DPP PDI Perjuangan langsung. Alasannya, DPP tidak membuka pendaftaran.

"Yang mengerti wilayah itu DPC, bukan DPP," sambungnya.

Bentangkan Spanduk " SYARIAT ISLAM SOLUSI TUNTAS ATASI BENCANA" Saat Demo, Tanda Mahasiswa Riau Radikal?

kabarviralonline - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi menanggapi beredarnya sejumlah foto yang memperlihatkan beberapa perempuan berbusana muslim melakukan aksi solidaritas atas persoalan kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang menyelimuti Provinsi Riau.

Dedek juga memposting dua buah foto aksi tersebut melalui twitternya @Uki23.  

Dalam salahsatu foto tersebut, tampak sejumlah perempuan berbusana muslim mengenakan masker sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau. Syari'at Islam Solusi Tuntas Bencana Asap'. 

Dede meminta kepada perempuan-perempuan dalam foto tersebut agar tidak menjual agama untuk mensosialisasikan ideologi yang mereka anut. "Ladies, please... 1. Jangan jual agama saya untuk paksakan ideologi politik mu di negara yang sudah disepakati ber-Pancasila ini," tulis @Uki23, Minggu (22/9/2019). Selain itu, Dede juga menilai perempuan-perempuan daalam foto tersebut telah memanfaatkan momen kebakaran hutan dan lahan untuk menyelundupkan ideologi tertentu. "Why are you so cheap (kenapa kamu begitu mudah), menggunakan momen karhutla untuk selundupkan ideologimu?," kata Dede.

Jokowi Janjikan Seribu Sarjana Papua Bekerja di BUMN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memberikan kesempatan kepada 1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus untuk bisa bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar.

“Siang hari saya membuka ini untuk BUMN dan Perusahaan Swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan ssaya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara siang hari ini 1000 dulu,” kata Presiden Jokowi saat menerima 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9) siang.

Baca: Presiden Jokowi Terima 61 Tokoh Papua di Istana Negara

Presiden juga berjanji akan mengatur lagi masalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai diatur di eselon I, eselon II dan eselon III di Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kalau tidak lewat proses percepatan afirmasi seperti itu memang kompetisinya ketat sekali, hampir semua provinsi ketat sekali,” terang Presiden seraya menambahkan, keluhan seperti ini hampir disampaikan pada dirinya di provinsi-provinsi lain utamanya yang dari luar Jawa.

Bangun Istana di Papua

Terkait permintaan lain yang disampaikan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemekaran kalau tidak 2 ya 3, undang-undangnya kelihatannya sudah mendukung. Namun ini perlu ada kajian.

Sementara mengenai pembangunan Asrama Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya. Demikian juga mengenai Palapa Ring, menurut Presiden, akan selesai semua akhir tahun ini.

“Saya memang ingin ada dari bawah usulan itu, bukan dari kita. Bukan dari keinginan kita tapi dari keinginan di bawah untuk pemekaran,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun terkait pembangunan Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan masalahnya lahan di Papua sangat sulit. Tapi kalau tokoh Papua sudah menyediakan seluas 10 hektar, dan kalau hari ini de facto diserahkan, Presiden berjanji akan membangunnya mulai tahun depan.

“Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru, nanti saya sudah ngomong iya duitnya nggak ada. Ya jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun,” tegas Presiden Jokowi.

Baca: Tahun Depan Pembangunan Istana Presiden di Papua Dikerjakan

Sebelumnya saat mengawali sambutannya pada pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa dalam dalam 5 tahun ini sudah 12 kali dirinya ke tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di Papua.

“Tapi saya nggak ngomong ke provinsi lain, kalau provinsi lain mungkin hanya 2 kali atau 3 kali maksimal, 2 kali atau 3 kali. Ini ke Papua sudah 12 kali,” jelas Presiden Jokowi.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan

Anies Belum Sanggup Bebaskan Lahan Pemerintah

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum sanggup melakukan pembebasan lahan-lahan milik pemerintah yang ditempati warga secara Ilegal.

Ima memilai, masih banyak lahan milik pemerintah yang hingga saat ini ditempati warga secara ilegal.

Baca: Aturan Pembebasan Lahan yang Diteken Anies Harus Efektif

Ketidakberdayaan Anies itu, kata Ima, lantaran mantan menteri pendidikan dan kenudayaan itu terbebani janji kampanye pada Pilkada DKI 2017 lalu yang tak membenarkan penggusuran.

"Gubernurnya bimbang ya. Permaslaahannya, ya pak Anies mungkin udah kebanyakan janji. Ketika mau dinormalisasi, pak Anies kebentrok sama janjinya enggak mau gusur," kata Ima, Selasa (10/9).

Seharusnya, lanjut Ima, Anies tak boleh ragu mengembalikan fungsi lahan milik pemerintah sebagaimana yang dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Anies disarankan mengikuti langkah Ahok, yakni menggunakan sistem tukar tempat tingggal. Dengan sistem itu, warga yang menempati lahan pemerintah akan direlokasi ke rumah susun milik Pemda DKI dengan ukuran yang disesuaikan dengan luas lahan yang sebelumnya ditempati.

"Kan kalo dulu pak Ahok bikin, kita ganti misalnya contohnya saya punya rumah luasnya 150 Meter, sedangkan rumah saya di pinggir sungai tapi bersertifikat, misalkan. Nah disitu kita harus minta sama pemerintah, dinas perumahan, misalkan satu unit 30 meter, berarti kan kita bisa dapat 5 rusun, karena luas tanah kita 150 meter. Jadi ganti sesuai dengan ukuran tanah, itu yang fair," ujarnya.

Baca: Anies Tak Cermat Kelola Aset Picu Batalnya Stadion Persija

Menurut Ima, warga yang menempati lahan milik pemerintah di bantaran - bantaran sungai bisa direlokasi dengan pendekatan khusus dari pemerintah. Ima menegaskan, untuk membereskan masalah tata kota Jakarta maka lahan - lahan milik pemerintah itu mesti dikembalikan ke fungsinya.

"Membereskan masalah perkotaan intinya lahan - lahan negara itu harus dikembalikan seperti semula. Sebenarnya kayak gini bisa kita pindahkan pelan - pelan, tapi kita siapin rumah susun," pungkasnya

Ima Mahdiah Rajin Sosialisasi Aplikasi Jangkau Milik Ahok

Mantan Staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini juga Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah mengatakan pentingnya mempromosikan aplikasi jangkau milik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal itu, lanjutnya, dilakukannya setiap turun ke masyarakat. 

Dengan demikian, menurutnya, masyarakat bisa melaporkan kebutuhannya dengan cara mudah lewat aplikasi tersebut. 

Baca: Staf Ahok Tolak Pengadaan Pin Emas DPRD DKI Jakarta

"Kebetulan saya sambil menyosialisasikan aplikasi Jangkau-nya Pak Ahok. Pak Ahok tuh pingin kita PDI Perjuangan dia kan kader untuk memakai Jangkau ini untuk mengidentifikasi warga-warga mana saja yang butuh bantuan dan apa yang bisa kita bantu," ujar Ima saat ditemui di ruangannya di lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (9/9), dilansir dari megapolitan.kompas.com. 

Salah satu contoh yang menurut Ima bisa segera dibantu melalui aplikasi jangkau adalah bagi warga yang membutuhkan bantuan seperti kursi roda dan tongkat. 

Sebelum permintaan diberikan, maka Tim Jangkau akan turun ke lapangan untuk mengecek apakah warga yang mengajukan tersebut layak untuk menerima bantuan atau tidak. 

"Kemarin saya sosialisasi ke daerah Taman Sari tepatnya di Krukut saya sosialisasikan juga ke warga ketemu RT kasih tahu kalau ada warganya yang butuh kursi roda, butuh tongkat bisa download aplikasi Jangkau gampang kok kayak main Gojek, aplikasi Gojek tinggal foto upload nanti dari tim kita akan survei ini layak atau tidak," jelasnya. 

Biaya untuk kebutuhan bagi warga ini bisa berasal dari dana CSR (corporate social responsibility) maupun dana pribadi dari anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan. Terkadang dana atau bantuan juga berasal dari para penyumbang secara pribadi. 

"Fungsi dari ini adalah jangan sampai anggota ada yang enggak tahu kalau warga kita ada yang kesusahan itu saja. Kemarin saya mulai sosialisasi itu rencananya setiap seminggu 2 kali saya turun," tutur Ima. 

Baca: Wanita Ini Alasan Ahok Hadir di Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Diketahui, aplikasi Jangkau diciptakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aplikasi ini ditujukan untuk mempertemukan masyarakat yang ingin memberi bantuan dan membutuhkan bantuan. 

Ahok menyebutkan bahwa konsep aplikasi ini seperti e-commerce yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bedanya, yang ditawarkan dalam aplikasi ini adalah bantuan yang dikhususkan untuk manula, anak-anak, dan penyandang disabilitas

Presiden Jokowi Terima 61 Tokoh Papua di Istana Negara

Presiden Joko Widodo menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9).

Jokowi yang didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Kepala BIN Budi Gunawan langsung menghampiri dan menyalami para tokoh Papua tersebut.

Baca: Effendi Duga Benny Wenda Jadi Dalang Kerusuhan Papua

Para tokoh Papua, Papua Barat serta yang tinggal di luar Papua ini memakai ikat kepala dan batik khas Papua.

Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan 61 tokoh yang hadir ini merupakan representasi dan mewakili komponen tokoh dari adat, gereja, organisasi, akademisi mahasiswa, wanita dan pemuda.

"Para tokoh ini telah hadir di Jakarta sejak 8 September yang lalu ini dapat menyampaikan aspirasi yang sangat dalam yang terkait dengan bagaimana memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Budi Gunawan.

Abisai Rollo sebagai pemimpin rombongan mengatakan kedatangannya ke Istana ini untuk menyampaikan harapan, kecemasan dan kebutuhan serta beberapa pemikiran ke depan untuk tanah Papua yang lebih baik dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia.

"Kami fokus pada sumber daya manusia karena Papua disebut daerah kaya dengan sumber daya alam namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua yang mampu memanfaatkan sumber daya alam ini," kata Abisai.

Baca: Edo: Tindak Ormas yang Rasis Pada Orang Papua!

Abisai mengatakan bahwa hingga saat ini pembicaraan berputar-putar pada pembangunan, pembagian sumber daya alam, namun lupa betapa pentingnya perkembangan sumber daya manusia.

"Sumber daya manusia Papua yang berdaya saing jauh lebih berharga dan diperlukan di masa depan dari sumber daya alam yang memiliki batas akan berkurang," katanya

PDI Perjuangan Sulsel Buka Pendaftaran Peserta Pilkada 2020

DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah (Cakada) pada Pilkada serentak 2020, Senin (2/9).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Sulsel, Husain Djunaid, menyatakan, proses pendaftaran dilakukan di tingkat DPC atau kabupaten/kota dan di DPD atau provinsi.

Baca: Pilkada 2020, DPC PDI Perjuangan Taliabu Buka Penjaringan

"Jadi ada beberapa mekanisme yang akan dilakukan. Pertama, bakal calon bisa langsung datang sendiri di sekretariat DPC atau di DPD. Bakal calon bisa juga diwakili dengan syarat yang mewakili itu membawa surat mandat dari bakal kandidat," katanya seperti dikutip melalui laman tribunnews.com.

Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran dilakukan di masing-masing sekretariat DPC PDIP kabupaten/kota di 12 daerah di Sulsel. Dimulai pada tanggal 2-14 September.

"Kemudian pola jemput bola, khusus untuk pengembalian formulir itu tidak bisa diwakili, harus kandidat yang datang antar langsung ke sekretariat," ujar Husain.

Anggota DPRD Provinsi Sulsel periode 2004-2009 ini menambahkan, dua pola diatas dijalan secara bersamaan.

"Iya, bisa juga mendaftar melalui DPP, tidak masalah karena DPP akan pasti mengkonfirmasi ke DPD untuk mengambil formulir," jelasnya.

Karena itu, Husain berharap kepada bakal calon yang ingin mengendarai PDI Perjuangan untuk mengambil formulir pendaftaran di sekretariat DPC atau di DPD.

"Alangkah baiknya bakal calon mengambil formulir di DPC atau DPD karena penjaringan itu selanjutnya akan dibahas di DPC dan DPD," jelasnya.

Baca: Teras Nilai UU Pemilihan Kepala Daerah Perlu Disempurnakan

Husain mengatakan, penjaringan dilakukan dari tanggal 2-14 September. Bakal calon bisa langsung mengembalikan formulirnya hari itu juga.

"Jadi calon yang mengambil formulir hari itu bisa mengembalikan hari itu juga. Kalau yang diwakili tidak bisa, yang mengembalikan formulir harus bakal calon, tidak bisa diwakili," jelasnya

Tiga Kader PDI Perjuangan Raih Suara Terbanyak di Pileg 2019

Tiga kader PDI Perjuangan berhasil meraih suara terbanyak di kontestasi pemilihan legislatif 2019

Posisi puncak ada Ketua Bidang Politk dan Keamanan DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Anak kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini mampu mengumpulkan 404.034 suara dari daerah pemilihan V Jawa Tengah.

Baca: Sadarestuwati: 57 Anggota DPR Telah Serahkan LHKPN ke KPK

Peringkat kedua ada mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Cornelis yang mengumpulkan 285.797 suara dari dapil Kalimantan Barat I.

Peringkat ketiga Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ikut pemilihan di dapil Jakarta III, HNW sapaan Hidayat Nur Wahid sukses meraup suara 281.327.

Kemudian Partai Nasdem ikut menyumbangkan legislatornya di jajajaran top 5. Ia adalah Roberth Rouw. Legislator dari dapil Papua itu berhasil mendapatkan suara sebanyak 274.426.

Dan posisi kelima ada kader PDI Perjuangan Rano Karno yang meraup 274.294 suara dari dapil Banten III.

Baca: Puan Maharani Layak Jadi Ketua DPR

Sabtu (31/8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan kursi terbanyak di DPR RI diperoleh oleh PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak dengan jumlah 128 kursi. 

Selanjutnya, terdapat partai Golkar 85 kursi dan Partai Gerindra 78 kursi